Summary [Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerja Sama, Bab 4-6]

By : Muhammad Choirul Rosiqin, International Relations Student @University of Muhammadiyah Malang

BAB IV

HUBUNGAN INDIA-ASEAN: KEBIJAKAN STRATEGIS ANTARKAWASAN

Rahadhian T. Akbar

Pengantar

Tulisan ini membahas berbagai hal yang berkenaan dengan kebijakan luar negeri India ke kawasan ASEAN sejak 1992. Tulisan ini dimulai dari bagaimana ASEAN masuk ke dalam lingkaran kepentingan India. Yang menjadi pertanyaan mendasar pada penulisan ini adalah sejauh mana hubungan India dan ASEAN berjalan? Apakah ASEAN merupakan lingkaran strategis bagi India, dan, apakah India merupakan lingkaran strategis bagi ASEAN?

Dasar Kebijakan Luar Negeri India terhadap ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara

Sushila Narasimhan memaparkan bahwa paling tidak terdapat dua fase dalam implementasi Look East Policy India kepada negara-negara ASEAN. Fase pertama adalah pada saat kebijakan tersebut dikeluarkan dengan fokus utama untuk merevitalisasi hubungan India dengan negara-negara Asia Tenggara setelah sempat memburuk pada masa Perang Dingin.

Fase kedua, konsep Look East Policy India kepada negara-negara Asia Tenggara memiliki tujuan serta fokus untuk membangun relasi yang lebih mendalam dengan negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai sektor kerja sama, baik ekonomi, politik, maupun keamanan. Pelaksaan Look East policy inilah yang kemudian menjadi dasar kebijakan luar negeri India terhadap ASEAN.

Kerja sama Regional dan Sub-Regional

Kerja sama Regional India-ASEAN

Setelah menjadi mitra dialog sektoral ASEAN pada 1992, India menjadi mitra dialog penuh pada 1995. India juga menjadi anggota ASEAN Regional Forum (ARF) pada 1996. Pada Oktober 2009, India menandatangani FTA (perjanjian perdagangan bebas) dengan semua anggota ASEAN di Thailand.

Ada beberapa kondisi mendukung terjadinya kerja sama antara India dan ASEAN. Kondisi yang pertama adalah berakhirnya perang dingin. Yang kedua, tumbuhnya konflik-konflik yang memiliki tipe baru yang berbeda dari sebelumnya membuat India harus menyesuaikan kembali haluan politik luar negerinya. Yang ketiga, meningkatnya interdependensi dan integrasi dunia melalui teknologi dan informasi. Ketertarikan negara-negara ASEAN untuk melakukan kerja sama dengan India didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, ASEAN secara tradisional terlibat dengan semua kekuatan utama dunia. Kedua, ASEAN dan India bekerjasama untuk membahas kemungkinan terbentuknya kawasan perdagangan bebas.

Mekong-Ganga Cooperation Initiative

India memulai pembentukan forum kerja sama Mekong Ganga Cooperation Initiative (MGCI) pada 10 November 2000 Vientiene, Laos, melalui momentum First MGC Ministerial. MGCI adalah salah satu usaha India dalam kerangka merangkul negara-negara ASEAN’s CLMV (Kamboja-Laos-Myanmar-Vietnam) ditambah Thailand dengan tujuan untuk membangun relasi/kerja sama pada tataran yang lebih mendalam. MGCI merumuskan cakupan kerja samanya dalam empat sektor utama, yaitu turisme, kebudayaan, pendidikan, dan transportasi-komunikasi dalam hubungannya untuk menunjang pencapaian target untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi di antara negara-negara MGCI.

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation)

Inisiatif India di dalam pembentukan BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation) yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Tengah, yaitu Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan, dan Nepal merupakan salah satu tahapan penting lainnya dalam perwujudan kerja sama India terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bagi India, mekanisme kerja sama yang terbangun melalui BIMSTEC adalah merupakan ‘pintu masuk’ untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan Myanmar serta Thailand.

CSCAP (Council for Security Cooperation in the Asia-Pasific)

India telah menjadi anggota penuh (full member) dari ARF pada 1996. India melibatkan diri lebih jauh di dalam kerja sama CSCAP (Council for Security Cooperation in the Asia Pasific). CSCAP merupakan mekanisme kerja sama Track II untuk membicarakan masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik, untuk mendukung peranan India di dalam mekanisme dialog kemanan intra-ARF. Dengan statusnya sebagai mekanisme kerja sama Track II,  CSCAP beranggotakan kelompok non-pemerintah yang dapat diri dari anggota yang lebih luas, misalnya, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok akademisi, para pelaku ekonomi, serta media massa. Keterlibatan India di dalam CSCAP disebabkan oleh kebutuhan India untuk membangun dialog networking dengan kelompok non-pemerintah dari negara-negara yang tergabung di dalam ARF.

Penutup

Derajat kebutuhan antara kedua belah pihak ASEAN dan India sangat bervariasi. Namun, secara umum bisa dipetakan ke dalam dua karakter. Derajat yang pertama: (1) adalah simbiosis mutualisme di mana kedua pihak saling menguntungkan/mendapatkan keuntungan satu lain. Derajat yang kedua (2) adalah apa yang umum disebut sebagai simbiosis komensalisme di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tetapi pihak lainnya tidak dirugikan.

BAB V

TATA POLITIK DAN EKONOMI REGIONAL ASEAN-CHINA

Ratna Shofi Inayati

Pengantar

Penulisan ini difokuskan pada tata politik dan ekonomi regional ASEAN-China yang telah mengalami transformasi cukup signifikan sejak berakhirnya Perang Dingin. Satu hal yang sangat penting adalah tumbuhnya pengaruh China di kawasan ini, baik dalam hubungan luar negeri maupun ekonomi antara China dan negara-negara Asia Tenggara khususnya ASEAN.

Hubungan Politik Luar Negeri China dan Asia Tenggara

Hubungan China dengan Asia Tenggara terdapat dua perspektif: Pertama, dari sudut pandang negara tetangga di Asia Tenggara terdapat beban historis yang perlu ditanggulangi bersama. Kedua, batas geografis Vietnam, Laos dan Myanmar di bagian barat daya dan selatan China, serta hubungan yang tidak pernah terputus antara China dan Thailand di bidang perdagangan dan diplomasi sulit untuk diabaikan dalam waktu yang cukup lama. Hubungan formal ASEAN-China dimulai pada 1991. Kedua pihak telah melakukan banyak hal untuk mengisi dan mempererat hubungan di kawasan ini. Hubungan ASEAN-China menyentuh berbagai bidang, mulai dari politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya.

Kebijakan Ekonomi dan Pertumbuhan Asia Tenggara

Pembangunan pesat China menjanjikan keuntungan karena pasti membutuhkan bahan baku dan energi dari negara-negara ASEAN. Selain pasar bahan baku, China juga merupakan pasar potensial bagi produk-produk dari ASEAN. Namun, kebutuhan nyata untuk menopang integrasi ekonomi dan perdagangan bebas tampaknya belum sejelas dan sekuat seperti kebutuhan riil China. Sebagai produsen bahan baku dan energi negara ASEAN akan diuntungkan, tetapi sebagai produsen barang-barang manufaktur, China akan lebih diuntungkan daripada ASEAN.

Secara nyata kini dan di masa depan, China akan terus membutuhkan energi serta bahan mentah untuk produksinya besar. Merupakan kebutuhan amat riil untuk bebas menjual produknya ke suatu wilayah dan mendapatkan suplai bahan baku dan energi. Munculnya sektor minyak bumi dan pertanian sebagai faktor yang berpotensi tinggi, karena permintaan China akan kedua sektor itu sudah dikenal amat tinggi. Oleh karena itu, mengidentifikasi sektor ekspor unggulan di pasar China sangatlah penting.

ASEAN Plus Three sebagai Arsitektur Regional Baru

Pada awal terbentuknya ASEAN terdapat ketakutan diantara kelima negara anggotanya terhadap ancaman bersama yaitu komunisme Uni Soviet dan China. Namun kini kondisinya berubah. Oleh karena itu, negara-negara kawasan melihat regionalisme sebagai suatu tantangan.

Menyadari semakin meningkatnya keterkaitan antarnegara, khususnya keterpurukan ekonomi akan berdampak negatif terhadap negara terdekat maka negara-negara ASEAN menyepakati pentingnya memperluas kerja sama dengan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan China dalam ASEAN Plus Three (+3).

Pertemuan ASEAN +3 yang pertama, diselenggarakan pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, meliputi banyak diskusi dalam masalah-masalah finansial dan moneter. Pertemuan tahunan itu mengawali pembentukan ASEAN Plus Three Surveillance Process dan ASEAN Plus Three Early Warning System, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan monitoring dan sharing informasi regional guna mengurangi risiko krisis di masa depan.

ASEAN-China FTA

Kerja sama ASEAN-China FTA pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri China Zhu Rongji dalam ASEAN+3 Meeting di Singapura November 2000 dan pada ASEAN-China Economic Cooperation Meeting pada Agustus 2001. Usulan serupa juga dikemukakan oleh pemerintah Singapura, sementara negara-negara ASEAN lainnya menentang pembentukan ASEAN-China FTA tersebut. Perdagangan luar negeri merupakan faktor pendorong utama dari perkembangan ekonomi China dan negara-negara ASEAN. Dari sudut pandang perdagangan internasional, terdapat persaingan yang ketat di antara China dan ASEAN terutama dalam dua aspek yaitu: 1) aspek penetrasi pasar internasional, dan 2) aspek persaingan dalam produk.

CAFTA dan Kesiapan Indonesia

Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China merupakan kesepakatan paling berat bagi Indonesia. Meskipun akan tetap melaksanakan kesepakatan tersebut, Indonesia akan menggunakan haknya apabila terjadi dampak mematikan pada industri nasional.

Saat ini pemerintah harus siap bereaksi atas berbagai dampak yang akan ditimbulkan oleh ACFTA. Pertama, ancaman terhadap pemutusan kerja massal harus diantisipasi dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja dalam negeri. Kedua, kualitas produk nasional yang sebelumnya telah tergerus oleh produk-produk China harus memperoleh proteksi. Ketiga, instrumen antisipasi yang tak kalah penting meski seharusnya lebih didahulukan adalah penyusunan aturan hukum yang bisa melindungi produksi nasional Indonesia

Penutup

ASEAN-China FTA menjalankan perdagangan bebas mulai awal 2010. Barang ekspor China dipastikan, akan lebih membanjiri di kawasan ini termasuk Indonesia. Sejak perjanjian CAFTA ditandatangani, industri dalam negeri Indonesia rentan terhadap pemberlakuan CAFTA karena Indonesia tidak melakukan persiapan untuk bisa bersaing. Kalau ternyata kita belum sesiap seperti diperkirakan maka keputusan yang telah dibuat perlu ditinjau kembali.

BAB VI

FAKTOR EKONOMI-POLITIK DALAM KERANGKA KERJA SAMA ASEAN, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND: INDONESIA SEBAGAI EPICENTER GEOPOLITIK

Annisa F. Mariana

Pengantar

Pengaruh ASEAN sebagai suatu organisasi regional akan semakin kuat dengan adanya kerja sama FTA dengan beberapa raksasa ekonomi dunia seperti Jepang, China, India, dan Australia-Selandia Baru. Tulisan ini akan berupaya untuk mengupas lebih jauh faktor-faktor ekonomi politik yang mewarnai hubungan ASEAN-Australia-Selandia Baru, serta potensinya di masa yang akan datang, terutama bagi kemajuan perekonomian Indonesia.

ASEAN dan Orientasi Asia

Dari sudut pandang geografis, regionalisme di ASEAN adalah suatu cara yang efektif untuk membangun suatu kawasan terpadu yang solid dan kohesif. Dari sudut pandang ekonomi, China sebagai the new emerging market dan Jepang sebagai raksasa ekonomu kedua setelah Amerika Serikat, berada di kawasan ini. Dari segi struktur pemerintahan, hubungan internasional secara langsung akan mempengaruhi individu-individu yang terlibat didalamnya, dan sebaliknya individu yang terlibat dalam suatu event internasional, dapat menentukan ke arah mana sistem akan berjalan. Dari sudut pandang budaya, negara-negara ASEAN memang meiliki kultur yang lebih dekat dengan Asia. Indikator lain yaitu perbedaaan ideologi politik antara negara-negara ASEAN dan Australia, berbeda dengan Selandia baru yang memiliki prinsip yang lebih independen dibandingkan dengan Australia.

Integrasi Ekonomi-Pertahanan antara Australia dan Selandia Baru

Hubungan kerja sama antara Australia dan Selandia Baru dapat dikatakan sebagai the most ideal bilateral relations dalam sistem internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor geografis, sejarah, dan kesamaan nilai budaya. Dalam bidang perekonomian dan perdagangan, Australia-New Zealand Closer Economic Relations Free Trade Agreement (ANZCERTA) merupakan landasan utama bagi terciptanya integrasi ekonomi yang solid. Terdapat empat aspek utama yang diatur dalam mekanisme ANZCERTA, yaitu: 1) perdagangan barang; 2) perdagangan jasa; 3) pengakuan bersama terhadap produk dan pekerjaan; dan 4) pembentukan badan akreditasi bersama. Dalam bidang pertahanan, aliansi Australia dan Selandia Baru tertuang dalam ANZAC (Australia, New Zealand, United States Army Corps) Pact dan ANZUS (Australia, New Zealand, United States Security) Treaty.

 

Geopolitik ASEAN dan Australia: Faktor Indonesia (?)

Dari segi geopolitik negara-negara ASEAN secara individu, ASEAN berfungsi sebagai peredam iklim kompetisi di kawasan. Tanpa payung ASEAN, iklim kompetisi di kawasan akan semakin berkembang. Sebagai negara terluas dengan populasi terbanyak di ASEAN serta faktor geografis yang dimiliki, Indonesia merupakan epicenter ASEAN. Sebagaimana halnya Indonesia juga menjadi sebagai epicenter geopolitik Australia, terutama apabila dihubungkan dengan isu keamanan dan pertahanan. Posisi Indonesia dalam geopolitik Australia, faktor sejarah (strategi konfrontasi presiden pertama RI, Soekarno) menimbulkan asumsi bahwa Indonesia adalah negara ekspansionis.

Hubungan Bilateral dan Friksi Politik yang Mewarnai Hubungan Anggota ASEAN dengan Australia-Selandia Baru

Australia dan Selandia Baru sudah memiliki hubungan diplomatik yang terjalin selama puluhan tahun dengan negara-negara ASEAN. Hubungan bilateral antara beberapa negara ASEAN dengan Australia pada dasarnya berflukturasi, karena diwarnai pula oleh friksi atau gesekan-gesekan orientasi politik dan kepentingan. Friksi-friksi politik yang terjadi antara Australia dan negara-negara ASEAN bukan didasarkan pada permasalahan praktis seperti misalnya kerja sama perdagangan bebas, namun pada prinsip-prinsip fundamental yang ditemukan dalam isu-isu sosial kemasyarakatan.

Politik Kerja sama ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru

Ada dua hal yang melatarbelakangi pentingnya pembentukan AANZ-FTA. Pertama, dari faktor geografis, ASEAN, Australia, dan Selandia Baru berada pada satu kawasan regional. Kedua, hubungan perdagangan ASEAN dengan Australia-Selandia Baru yang cenderung bersifat saling komplementer. Apabila berhasil diimplementasikan, AANZ-FTA merupakan mekanisme perjanjian perdagangan yang paling komprehensif yang pernah dirumuskan oleh ASEAN.

Dalam kerja sama ASEAN-Australia-Selandia Baru, perlu ada jaminan bahwa AANZ-FTA akan memberikan akses nyata bagi alih teknologi. Perlu ada semacam “jembatan” budaya antara ASEAN dan kedua negara tersebut. Untuk mengatasi perbedaan budaya dan ideologi politik antarkedua pihak, diperlukan diskusi publik (mis. Interfaith-intercultural dialogue).

Penutup

Dalam hubungan dagang regional yang nonkomplementer, Indonesia perlu lebih kreatif dalam memproduksi dan menentukan jenis produk unggulannya. Jika memungkinkan, perlu ada perumusan rencana deversivikasi (sekaligus standarisasi) produk di lingkungan ASEAN. Perlu dipikirkan kembali dampak FTA baik bilateral maupun multilateral terhadap sektor Usaha Kecil dan Menengah domestik. Indonesia sebagai epicenter geopolitik ASEAN dan fokus geopolitik Australia, perlu tampil sebagai negara kesatuan yang berdaulat.