Resume Buku Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus [Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo]

By : Muhammad Choirul Rosiqin, International Relations Student @University of Muhammadiyah Malang

Hukum Diplomatik Teori dan KasusPengertian “Hukum Diplomatik” masih belum banyak diungkapkan. Para sarjana  hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hahikatnya hokum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional yang ada.

Ada yang memberikan batasan bahwa hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri  dari seperangkat aturan-aturan dan norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik.

Banyak penulis hanya memberikan batasan dan arti “diplomasi” sendiri walaupun di antara mereka masih belum ada keseragaman.

Adapula pemakaian perkataan “diplomasi” itu secara berbeda-beda menurut penggunaannya:

  • Ada yang menyamakan kata itu dengan “politik luar negeri”, misalnya dikatakan “Diplomasi RI di Afrika perlu ditingkatkan”
  • Diplomasi dapat pula diartikan sebagai “perundingan” seperti sering dinyatakan bahwa “Masalah Timur Tengah hanya dapat diselesaikan melalui diplomasi”. Jadi perkataan diplomasi di sini merupakan satu-satunya mekanisme yaitu melaui perundingan.
  • Dapat pula diplomasi diartikan sebagai “dinas luar negeri” seperti dalam ungkapan “selama ini ia bekerja untuk diplomasi”.
  • Ada juga yang menggunakan secara kiasan seperti dalam “Ia pandai berdiplomasi” yang berarti “bersilat lidah”.

Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah di akui. Untuk mengetahui pengertian “Hukum Diplomatik” memang tepat sekali jika membahas lebih lanjut mengenai pengertian “diplomasi” itu sendiri yang diberikan oleh Satow, Quency Wright dan Harold Nicholson.

Dalam Random House Dictionary, diplomasi diartikan sebagai,

“the conduct by Government officials of negotiations and other relations between nations; the art of science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will tact”.

Menurut Sir Ernest Satow, diplomasi diberikan batasan sebagai berikut:

“Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the Government of independent States, extending sometimes also to their relations with vassal States; or more briefly still, the conduct of business between States by peaceful means”.

Pada hakikatnya Hukum Diplomatik merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar Negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan didalam instrument-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.

Pada abad ke-16 dan 17 dalam pergaulan masyarakat, Negara sudah dikenal semacam misi-misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat umum sperti yang dikenal sekarang. Praktik dan kebiasaan itu kemudian oleh pakar hukum seperti Grentilis, Grotius sampai kepada Bynkershoek dan Vattel telah dirumuskan dalam sejumlah peraturan yang lambat laun menjadi norma-norma dalam hukum diplomatik dan konsuler.

Konvensi-Konvensi PBB mengenai Hukum Diplomatik tertera pada:

  1. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik
  2. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler
  3. Konvensi mengenai Misi Khusus
  4. Konvensi New York mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-orang yang menurut Hukum Internasional dilindungi termasuk Para Diplomat
  5. Konvensi mengenai Keterwakilan Negara dalam hubungannya dengan Organisasi Internasional yang bersifat Universal

Dalam membahas sumber hukum diplomatik sebagaimana pembahsan terhadap sumber-sumber dari setiap sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari apa yang tersebut dalam Pasal 38 dari Statuta Mahkamah Internasional, yaitu:

  • International convention, wether generalor particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
  • International custom, as evidence of a general practice accepted as law;
  • The general principles of law recognized by civilized nations;
  • Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

Konvensi internasional yang juga merupakan perjanjian internasional dalam arti “umum” (general) pada hakikatnya banyak negara sebagai pihak, karena itu lazim disebut konvensi atau perjanjian yang bersifat multilateral. Sedangkan dalam arti “tertentu” (particular), tidak lain merupakan konvensi atau perjanjian diman hanya beberapa negara yang menjadi pihak. Jika hanya terdiri dari dua pihak, konvensi itu bersifat bilateral seperti Treaty of Extradiction and Consular antara Amerika Serikat san Sri Lanka.

Di dalam tahun-tahun delapan puluhan, laju kegiatan tindak terorisme cukup menonjol khususnya yang dilakukan terhadap para diplomat merupakan tindakan yang sangat membahayakan fungsi mereka dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai diplomat. Contohnya, di dalam tahun 1980, tercatat 400 tindak terorisme yang ditujukan kepada para pejabat diplomatik dan konsuler yang meliputi 60 negara. Sedangkan selama 6 bulan pertama tahun 1981, terdapat 191 tindak terorisme dengan objek yang sama termasuk yang menyangkut perwakilan atau misi asing.

Dalam menghadapi perkembangan yang membahayakan itu, PBB dalam tahun 1980 telah mengadakan pembahasan masalah tersebut secara intensif dan akhirnya telah dikeluarkan resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi tersebut antara lain mendesak kepada seluruh anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik dan konsuler.

Seorang Duta Besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik, hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing di sesuatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman.

Kekebalan politik dinikmati tidak saja oleh Kepala-Kepala Perwakilan (seperti Duta Besar, Duta atau Kuasa Usaha), tetapi juga oleh anggota keluarganya yang tinggal bersama dia, termasuk para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan (seperti Counsellor, para Sekretaris, Atase, dan sebagainya) dan (kadang-kadang dalam keadaan yang jarang sekali) oleh para staf administrasi dari perwakilan dan “staf pembantu lainnya” (juru masak, sopir, pelayan, penjaga dan lainnya yang serupa).

Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat yang mewakili negara-negara asing memiliki kekebalan yang kuat dari juridiksi negara pengirim. Seperti pernah dinyatakan oleh Komite Ahli Liga Bangsa Bangsa, dasar kekebalan dan keistimewaan itu adalah:

“the necessity of permitting free and unhampered exercise of the diplomatic function and of maintaining the dignity of the diplomatic representative and the State which he represents, and the respect properly due to. . . tradition.

Pemberian hak-hak tersebut didasarkan prinsip resiprositas antarnegara dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka:

  1. Mengembangkan hubungan persahabatan antarneagara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda;
  2. Bukan unruk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilinya.

Keduataan Cina menyatakan bahwa keistimewaan dan kekebalan itu didasarkan prinsip “eksteritorialitas”. Alasan-alasan untuk memberikan hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

  • Para diplomat adalah wakil-wakil negara;
  • Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali jika mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelaslah bahwa jika mereka tetap bergantung kepadai good-will pemerintah, mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perseorangan;
  • Jelaslah pula bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya di suatu negara penerima. Namun negara penerima setiap kali dapat meminta negara pengirim untuk menarik diplomatnya apabila ia dinyatakan persona non grata. Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu dengan membedakan sifat kekebalan dan keistimewaan yang keduanya diberikan kepada perwakilan diplomatik.

Pertama, kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum di dalam Pasal-pasal 29, 30, dan 41, serta kekebalan mereka dari yuridiksi baik administrasi, perdata maupun pidana (Pasal 31).

Kedua, keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan social dan perorangan (Pasal-pasal 33, 34, 35, dan 36).

Ketiga, kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwaklian asing di suatu negara tersebut arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima (Pasal-pasal 22, 23, 24, 26, dan 27).

Tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing suatu negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama adalah mengenai kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya sebagai perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Bahkan bila terjadi keadaan luar biasa seperti putusnya hubungan diplomatik atau terjadinya konflik bersenjata antara negara pengirim dan negara penerima, kewajiban negara penerima untuk melindungi gedung perwakilan berikut harta milik dan arsip-arsip tetap harus dilakukan. Aspek kedua  adalah kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang menyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada di dalamnya. Di dalam Konvensi Wina 1961, secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman kepala perwakilan.

Gedung perkalilan asing tidak dapat diganggu-gugat, bahwa para petugas maupun alat negara setempat tidak dapat memasukinya tanpa izin kepala perwakilannya. Namun  apabila negara penerima mempunyai bukti-bukti atau dakwaan yang kuat bahkan fungsi perwakilan asing tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, pemerintah negara penerima dalam keadaan seperti itu dapat memasuki gedung perwakilan tersebut.

‘The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the function of the mission as laid down in the present convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving state”.

Persoalan bisa atau tidaknya perwakilan asing dimasuki oleh petugas atau alat-alat negara setempat dapat pula di ambil suatu kasus di depan Kedutaan Besar Libya di London pada waktu terjadi unjuk rasa secara tenang pada tanggal 17 April 1989 di mana penembakan telah dilakukan dari dalam gedung sehingga menewaskan seorang polisi wanita. Setelah terjadi pengepungan, orang-orang Libya yang ada di dalam telah meninggalkan gedung dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan kehadiran diplomat Arab Saudi. Senjata-senjata dan bukti lain yang berkaitan dengan peradilan telah ditemukan. Apakah penggeledahan semacam itu diperbolehkan? Inggris beranggapan bahwa Pasal 45 (a) Konvensi Wina 1961 tidak berarti bahwa gedung perwakilan itu tetap tidak dapat diganggu gugat dan hal ini kelihatannya benar.

Ada perbedaan antara tidak diganggu-gugat di bawah Pasal 22 dan menghormati serta melindungi yang tersebut dalam Pasal 45 (a). saran juga telah dipermasalahkan bahwa hak bela diri dapat juga diterapkan dalam hubungan itu. Hal itu telah digunakan untuk membenarkan penggeledahan orang-orang yang tinggal di Kedutaan Besar Libya dan kemungkinannya telah dicatat bahwa dalam keadaan tertentu yang terbatas hal itu dapat digunakan untuk membenarkan masuknya ke dalam suatu Kedutaan Besar.

Keterwakilan negara yang dianggap suci (sancti habentur legati) tersebut memang sudah merupakan ungkapan yang sudah lama sekali yang kemudian menjiwai prinsip tidak diganggu gugatnya misi diplomatik.

Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrument atas dasar asas timbal balik (principle of reciprocity) dan asas saling menyetujui (principle of mutual consent), negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatnya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar asas yang wajar dan pantas (principle of reasonable and normal).

Jika negara pengirim tetap dengan pendiriannya untuk memangkat seseorang yang tidak dapat merugikan sendiri terhadap maksud dan tujuan yang akan dicapai, tetapi juga dapat menciptakan situasi yang biasa mempengaruhi hubungan baik kedua negara tersebut.

Pengangkatan seorang Duta Besar di suatu negara penerima oleh negara pengirim terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan (agreement) dari negara penerima.

Pengangkatan Duta Besar dan Atase Pertahanan yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai orang-orang yang dapat diterima untuk memangku jabatan-jabatan tersebut (persona grata).

Jika negara penerima menganggap bahwa seseorang itu tidak dapat diterima karena kegiatan-kegiatan dan kecenderungan-kecenderungan politiknya di masa lampau atau latar belakang lainnya, negara penerima dapat memberitahukan kepada negara pengirim ketidak setujuannya untuk menerima pengangkatan ambassador designate melalui sebuah anggota diplomatik yang menyatakan calon tersebut sebagai persona non grata.

Penolakan agreement bagi calon Duta Besar oleh negara penerima tidak perlu diberikan alasan apapun, sebaliknya negara pengirim juga tidak perlu untuk menanyakan alasan penolakan untuk memberikan agreement tersebut. Hal tersebut tertuang pada Pasal 4 (1) dan Pasal 9 (1) Konvensi Wina.

Penolakan untuk menerima seorang calon Duta Besar dengan pertimbangan kondisionalitas politik seperti “Kondisi hak-hak azasi manusia di suatu negara” terjadi dalam kasus pencalonan Duta Besar Indonesia untuk Australia yaitu Letnan Jenderal HBL Mantiri. Walaupun agreement telah diberikan oleh Australia kepadanya, namun akhirnya dengan “Peristiwa 12 November di Dili” yang dinilai merupakan pelanggaran hak-hak azasi manusia sehingga mengakibatkan pembatalan pencalonan tersebut oleh Indonesia.

Persetujuan pemerintah Australia itu telah dipertegas lagi pada tanggal 9 juni 1995 oleh Perdana Menteri Australia Paul Keating di Parlemen Australia dengan menegaskan bahwa pemerintahannya tidak melihat situasi apapun dimana harus menolak pencalonan HBL Mantiri:

“There are no circumstances that I can see where we would or should reject a nomination by the President”. “It is the right of every government to choose its own ambassador and propose the candidate to the government of the country where the candidate is seldom rejected except in the most extraordinary circumstances”.

Konvensi Wina 1961 tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai suaka, meskipun Pasal 41 (3) menyebutkan tentang “persetujuan khusus” yang dapat memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral, hak untuk memberikan suaka kepada pengungsi poltik di dalam Pasal 41 (3) tersebut dibuat sedemikian samar agar memungkinkan suaka diplomatik diberikan diberikan baik atas dasar instrumen yang ada maupun hukum kebiasaan.

Instrumen yang dapat di ambil sebagai contoh misalnya, Konvensi Caracas 1954 yang memberikan hak kepada para pihak untuk memberikan suaka di wilayah negara-negara pihak lainnya. Dalam tahun 1973, misalnya, tatkala terjadi coup d’etat di Chile, lebih dari 1000 orang yang ada keterlibatan dengan penggulingan pemerintah Allende telah masuk di berbagai Keduataan Besar Asing untuk meminta tempat perlindungan, 300 di antaranya berada di Kedutaan Besar Mexico, 250 orang di Kedutaan Besar Panama dan 100 orang berada di Kedutaan Besar Venezuela.

Walaupun selama ini Konvensi Caracas yang merupakan satu-satunya perjanjian yang mengakui pemberian suaka, namun dalam praktiknya banyak negara yang melakukannya atas dasar hukum kebiasaan.

Berapa lama kepada para pengungsi atau pelarian politik dapat diberikan perlindungan atau suaka di gedung perwakilan asing yang berada di suatu negara? Masalah ini juga tidak di atur dalam prinsip-prinsip hukum diplomatik atau hukum kebiasaan internasional. Para pengunjuk rasa dari Timor Timur telah berada di dalam lingkungan Kedutaan Besar Amerika Serikat selama 12 hari. Dalam bulan November 1979, Pemerintah Argentina telah memberikan perlindungan terhadap bekas Presiden Campora yang telah diberikan suaka di Kedutaan Besar Argentina di Mexico dan berada di sana lebih dari 3 tahun (1976-1979). Lebih lama lagi terjadi  di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Budapest pada waktu diberikan suaka kepada Kardinal Mindszenty, seorang Uskup Besar Katolik Hongaria dalam tahun 1975 diizinkan untuk meninggalkan Gedung Kedutaan Besar terbang menuju Roma 19 tahun kemudian.

Pada lembaran terakhir buku ini memberikan lampiran-lampiran mengenai beberapa hal, yaitu:

  1. Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocols
  2. Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocols
  3. Vienna Convention on Special Mission and Optional Protocols
  4. Vienna Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Againts Internationally Protected Person, Including Diplomatic Agents
  5. Vienna Convention on the Representation of States in Their Relation with International Organization of a Universal Character
  6. Resolution of the United Nations General Assembly

Buku Hukum Diplomatik; Teori dan Praksis  ini dapat dipakai sebagai buku pegangan bagi para calon diplomat yang akan menuaikan tugasnya di luar negeri dan siapa saja yang ingin mengetahui seluk beluk Hukum Diplomatik dan Konsuler. Pembahasan dalam buku ini lebih menitik beratkan pada segi hukum internasional seperti prinsip kesepakatan bersama (principle of mutual consent), prinsip timbal balik (principle of reciprocity), prinsip komunikasi bebas (principle of free communication), prinsip tidak diganggu gugat (principle of involability), prinsip layak dan umum (principle of reasonable and normal), prinsip eksteritorial (principle of exterritoriality), dan prinsip-prinsip lainnya yang penting bagi hubungan diplomatik antarnegara.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena telah dapat merampungkan Resume Buku Hukum Internasional ini, pada kesempatan ini tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih dan perhargaan tinggi kepada Dosen Pembimbing saya yaitu M. Syaprin Zahidi S. IP yang memberikan tugas ini yang dapat memicu saya untuk mebaca buku yang sangat menarik serta memberikan wawasan baru mengenai hukum internasional dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada teman saya yang telah meminjamkan bukunya yaitu Taufiqurrahman. Yang akhirnya dapat menyelesaikan hasil resume buku yang tidak sempurna ini.

Advertisements

About Muhammad Choirul Rosiqin

I was born in Eastern Probolinggo, East Java, in 1994. I'm student of International Relations @University of Muhammadiyah Malang
This entry was posted in Hukum Internasional. Bookmark the permalink.

19 Responses to Resume Buku Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus [Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo]

  1. chanel sunglasses 2011 Lastly Presented in Vietnamese and German!

    Like

  2. Very soon this web page will be famous amid all blogging and site-building viewers, due
    to it’s pleasant articles or reviews

    Like

  3. Your means of explaining everything in this paragraph is truly fastidious, every one be capable of simply know it, Thanks a lot.

    Like

  4. Hey! I know this is somewhat off-topic but I needed to ask.
    Does operating a well-established website like yours require a
    massive amount work? I am brand new to blogging however I do write in my journal everyday.

    I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience
    and thoughts online. Please let me know if you have any kind of ideas or
    tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

    Like

  5. I visited several sites but the audio feature for audio songs existing at this web page is really superb.
    maillot Pogba 2014 http://www.hjzd.cn/uploads/130919/maillot-Pogba-2014.html

    Like

  6. I used to be able to find good information from your articles.

    Like

  7. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I acquire
    actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing for your feeds and even I success you access consistently fast.

    Like

  8. Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
    seeing very good success. If you know of any please share.
    Many thanks!

    Like

  9. Wow, this article is good, my younger sister is analyzing these things, therefore I am going to let know her.

    Like

  10. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you have hit the
    nail on the head. The issue is an issue that too few
    people are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my search for something concerning this.

    Like

  11. We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
    Your website offered us with helpful information to work on. You’ve performed an impressive job and
    our entire neighborhood shall be thankful to you.

    Like

  12. I am regular reader, how are you everybody? This post posted at
    this site is truly nice.

    Like

  13. match.com says:

    Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement
    account it. Look advanced to more added agreeable from you!
    By the way, how could we communicate?

    Like

  14. Hi there to every body, it’s my first go to see of this website; this webpage includes awesome and
    in fact fine information in support of readers.

    Like

  15. Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
    I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience.
    Any help would be enormously appreciated!

    Like

  16. Aurio/dili says:

    kawan, minta tolong buku ini terbit pada tahun berapa ya? dan dan edisi ke berapa ?

    Like

Hey hey! What have you got to say?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s