Resume Buku Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2 [DR. Boer Mauna]

By : Muhammad Choirul Rosiqin, International Relations Student @University of Muhammadiyah Malang

http://kuya-ku.blogspot.com/2012/11/resume-buku-hukum-internasional_10.htmlPada paruh abad ke-2 abad XX, dunia bukan saja ditandai dengan menjamunya negara-negara baru sebagai akibat dekolonisasi, tetapi juga oleh kemajuan teknologi, di komunikasi. Keadaan ini telah menyebabkan saling ketergantungan negara-negara semakin bertambah nyata, dan  saling keterkaitan isu-isu global semakin menonjol. Kecenderungan ini dapat dipastikan akan tetap berlanjut pada permulaan abad yang baru ini. Perkembangan ini juga telah menyebabkan semakin padatnya interaksi antarnegara, organisasi-organisasi internasional dan aktor-aktor nonpemerintah lainnya untuk mengatur keanekaragaman kerja sama dan kegiatan, memevahkan berbagai masalah, termasuk sengketa, sebagai akibat berbagai kemajuan dan perkembangan yang terjadi.

Selanjutnya, hukum internasional yang bertugas mengatur segala macam interaksi antarnegara dan subyek-subyek hukum lainnya mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks serta dituntut untuk berperan lebih aktif demi terlaksananya hubungan dan kerja  sama yang harmonis serta terpeliharanya perdamaian dunia.

Pada umumnya hukum internasional diartikan Sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentua-ketentuan yang mengikat serta yang mengatur hubungan antar Negara-negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar hukum internasional yang terkenal dimasa lalu seperti Oppenheim dan Birly. Terbatas pada Negara Sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subyek-subyek hukum.

Negara  bukan saja merupakan subyek utama tetapi juga aktor hukum internasional yang paling berperan dalam membuat hukum internasional baik melalui partisipasinya pada berbagai hubungan atau interaksi internasional, maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional yang dibuatnya dengan Negara atau aktor-aktor lainnya, ataupun melalui keterikatannya terhadap keputusan dan resolusi organisasi-organisasi internasional. Dengan demikian, hukum internasional dapat dirumuskan Sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada subyek hukum internasional,  yaitu Negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu.

Disamping itu, perlu dibedakan antara hukum internasonal publik dan hukum internasional privat. Bila hukum internasional publik mengatur hubungan antar negara dan subyek-subyek hukum internasional privat mengatur hubungan antar individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda. Mengenai nama yang diberikan kepada kedua sistem hukum ini perlu dicatat bahwa untuk hukum internasional privat, kwalifikatif privat selalu dipakai sedangkan untuk hukum internasional publik, kwalifikatif publiknya sering tidak digunakan. Jadi untuk hukum internasional publik ini istilah yang dipakai pada umumnya hanya hukum internasional sesuai istilah aslinya international law yang dipakai pertama kali oleh apakr hukum inggris, Jeremy Betham pada tahun 1780. Demikian juga istilah yang dipakai untuk judul buku ini adalah hukum internasional yang tentunya dalam pengertian hukum internasional publik.

Dalam sistem hukum internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak ada badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota di samping tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksankan sanksi-sanksi kepada pelanggar hukum. Hukum internasional memang tidak selengkap hukum nasional karena tidak adanya unsur-unsur tersebut di atas.

Walaupun hukum internasional dalam pengertian modern baru  berumur sekitar empat abad, tetapi akar-akarnya telah terdapat semenjak zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi. Di zaman Yunani kuno, ahli-ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates dan Plato telah mengemukakan gagasan-gagasan mengenai wilayah, masyarakat, dan individu.

Di zaman kekaisaran Romawi, berbeda dengan zaman yunani kuno, hubungan internasional sudah ditandai dengan adanya negara-negara dalam arti kata yang sebenarnya. Dengan negara-negara lain, kerajaan Romawi membuat bermacam-macam perjanjian seperti perjanjian-perjanjian persahabatan, persekutuan, dan perdamaian. Disamping itu kerajaan Romawi juga mengembangkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perang.

Hukum internasional dalam arti sekarang, baru berkembang mulai abad ke-16 dan 17 setelah lahirnya negara-negara dengan sistem modern di Eropa. Perkembangan hukum internasional waktu itu sangat banyak dipengaruhi oleh karya-karya tokoh-tokoh kenamaan di Eropa yang dapat dibagi atas dua aliran utama, yaitu golongan naturalis dan positivis.

• Golongan Naturalis

Menurut golongan naturalis, prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui dengan akal sehat. Hukum harus dicari bukan dibuat. Itulah yang dinamakan golongan naturalis yang merumuskan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam bersumberkan pada ajaran Tuhan. Tuhan mengajarkan bahwa umat manusia dilarang berbuat jahat dan harus berbuat baik antara satu dengan yang lain demi keselamatan umat manusia. Atas dasar hukum alam itu pula, negara-negara harus bersikapa baik dalam hubungannya satu sama lain demi keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat.

Tokoh terkemuka golongan ini ialah warga Belanda Hugo de Groot atau Grotius (1583-1645), Tokoh-tokoh lainnya adalah Fransisco de Vittoria (1480-1546), Fransico Suarez (1548-1617), Alberico Gentilis (1552-1606).

• Golongan Positivis

Menurut golongan positivis, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasr hukum internasional adalah kesepakatan bersama antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional.

Tokoh utama penganut aliran ini juga warga Belanda bernama Cornelius van Bynkershoek (1673). Tokoh-tokoh lainnya adalah Prof. Richard Zouche (1590-1660) dan Emerich de Vattel (1714-1767). Teori hukum positif mulai berkembang di abad ke-18 dan baru diterima masyarakat inernasional di abad ke-19.

Diparuh kedua abad ke-20, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat. Faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah Sebago berikut:

  1. Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara.
  2. Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengaharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang.
  3. Banyaknya perjanjian-perjanjian internsional yang dibuat , baik yang bersifat bilateral, regional maupun bersifat global.
  4. Bermunculannya organisasi-organisasi internasional seperti PBB dengan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka PBB yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang.

J.G. Starke menguraikan bahwa sumber-sumber hukum materiil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Pada garis besarnya, bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan dalam lima bentuk, yaitu:

  1. Kebiasaan;
  2. Traktat;
  3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrasi;
  4. Karya-karya hukum;
  5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.

Sedangkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara-perkara:

  1. Perjanjian internasional (international convention), baik yang bersifat umum maupun khusus;
  2. Kebiasaan internasional (international custom);
  3. Prinsip-prinsip umum hukum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradap;
  4. Keputusan pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (teachings of the most highly qualified publicist) merupakan sumber tambahan hukum internasional.

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut tidak memasukkan keputusan-keputusan badan-badan arbitrasi sebagai sumber hukum internasional karena dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrasi hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak pada perjanjian.

Mengenai hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional terdapat 2 aliran yaitu monisme dan dualisme. Menurut pandangan monisme, hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional. Tokoh-tokoh aliran monisme ini adalah Kelsen dan Georges dan Anzilotti menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 sistem hukum yang terpisah, berbeda satu sama lain. Menurut aliran dualisme ini perbedaan tersebut terdapat pada:

–          Perbedaan Sumber Hukum

Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan huku m internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional.

–          Perbedaan Mengenai Subyek

Subyek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subyek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional.

–          Perbedaan mengenai Kekuatan Hukum

Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dari sempurna kalau dibanding dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Menolak hukum internasional dapat berarti penolakan terhadap apa yang dikehendaki dan diputuskan bersama oleh negara-negara untuk mencapai tujuan bersama. Penolakan terhadapa hukum internasional adalah tidak mungkin, karena dalam prakteknya semua tindak tanduk negara dalam hubungan luar negerinya berpedoman dan didasarkan atas asas-asas serta ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional itu sendiri.

Negara-negara berkembang yang jumlahnya sekitar 145 dengan sistem pemerintahan yang saling berbeda tidak selalu mempunyai pandangan dan sikap yang sama terhadap hukum internasional. Namun dalam banyak hal terutama bagi negara-negara Asia dan Afrika terdapat kesamaan pandangan terhadap sistem hukum tersebut.

Pada mulanya negara-negara berkembang sangat kritis terhadap hukum internasional yang sama sekali tidak mencerinkan nilai-nilai kebudayaan dan kepentingan mereka. Tetapi segera setelah lahir, dengan aktif negara-negara tersebut berperan serta dalam berbagai forum dunia untuk ikut merumuskan berbagai forum dunia lainnya telah dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk mengakhiri era kolonialisme dan memperjuangkan kepentinangan mereka di bidang ekonomi dan sosial. Usaha-usaha masih tetap dilanjutkan untuk merombak ketentuan-ketentuan yang masih berbau kolonial di samping upaya untuk mewujudkan suatu tatanan dunia baru yang bebas dari perang, ketidakadilan, kemiskinan dan keterbelakangan. Karena mayoritas negara di dunia dewasa ini terdiri dari negara-negara berkembang dapatlah diharapkan bahwa selanjutnya hukum internasional akan lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan negara-negara dunia ketiga.

Negara sebagai subyek utama hukum internasional. Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara. Karena yang harus diurus hukum internsional adalah terutama negara, dirasa perlu untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan negara.

Bagi pembentukan suatu negara yang merupakan subyek penuh hukum internasional diperlukan unsur-unsur konstitutif sebagai berikut: (1). Penduduk yang tetap, (2). Wilayah tertentu, (3). Pemerintah, (4). Kedaulatan.

Dunia didiami oleh lebih dari 190 negara. Di mata hukum internasional semua negara tersebut sama, apakah negara itu besar atau kecil, kaya atau miskin, kuat atau lemah. Masing-masing negara adalah subyek hukum internasional dengan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Namun, tidak semua negara di dunia mempunyai bentuk yang sama. Perbedaan bentuk ini yang menyebabkan berbeda pula cara pelaksanaan hubungan internasional masing-masing negara. Bagaimana bentuk suatu negara adalah urusan negara itu sendiri. Hukum internasional tidak mempunyai hak ataupun wewenang untuk ikut menentuka bentuk suatu negara. Suatu negara memilih bentuk negaranya sesuai dengan aspirasinya sendiri. Karena negara-negara melakukan kegiatan satu sama lain, hukum internasional perlu mengetahui bagaimana suatu negara melaksanakan kegiatan luar negerinya. Hukum internasional mengelompokkan negara dalam berbagai bentuk: Negara Kesatuan, Negara Federal, Gabungan Negara-negara Merdeka, Konfederasi, Negara-negara Netral, Negara yang Terpecah, Negara-negara Kecil, dan Protektorat.

Di berbagai kawasan di dunia seperti Afrika, Asia Pasifik, dan  Karibia negara-negara baru saling bermunculan yang sekaligus mengakhiri era koloniali dari negara-negara Barat seperti: Inggris, Perancis, Portugal, Belanda, dan Belgia.

Dalam hukum internasional telah berlaku suatu prinsip umum bahwa adanya perubahan kedaulatan tidak mempengaruhi perjanjian perbatasan dengan negara pihak ketiga, hak dan kewajiban perjanjian internasional yang berhubungan dengan perbatasan serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan wilayah yang beralih, serta perjanjian-perjanjian multilateral yang berkaitan dengan kesehatan, narkotika, dan hak-hak asasi manusia.

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, masyarakat internasional telah mengalami perubahan yang mendalam . Transformasi tersebut terjadi dalam dua bentuk yaitu bersifat horizontal dan vertikal.

Negara-negara dewasa ini masih tetap berlandaskan unsur-unsur konstitutif tradisional yaitu wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan. Tetapi di balik analisa formal ini, kedaulatan nasional makin lama kelihatannya makin kabur sebagai dampak globalisasi terutama dari aspek ekonominya. Perkembangan pesat dan teratur perdagangan internasional, meningkatnya ketergantungan perekonomian nasional terhadap pertukaran internasional di samping memperkuat integrasi ekonomi dan menyebabkan saling ketergantungan antar negara menjadi lebih nyata. Sekarang negara-negara tidak lagi mungkin mengambil keputusan dan menentukan sendiri kebijakan-kebijakan ekonominya dengan penuh kebebasan. Erosi kedaulatan ekonomi ini tentunya tidak akan terbatas pada sektor itu saja, tetapi juga telah menggerogoti kemerdekaan dan kedaulatan politik suatu negara.

Akhirnya perlu diwaspadai bahwa walaupun negara (nation-state) masih tetap merupakan subyek utama hukum internasional, namun peranannya dalam pergaulan antarbangsa semenjak dua dekade ini makin ditantang oleh aneka ragam aktor-aktor non negara (non state actors) seperti organisasi-organisasi internasional, organisasi non pemerintah, perusahaan-perusahaan multinasional dan bahkan individu-individu.

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Kesulitan juga berasal dari fakta bahwa hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara lain atau pemerintahan lain seperti juga halnya bahwa suatu negara atau pemerintahan lain seperti juga halnya bahwa suatu negara atau suatu pemerintah tidak mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain.

Banyak yang berpendapat pengakuan merupakan suatu perbuatan hukum namun banyak pula yang mengatakan dan diperkuat oleh praktek negara bahwa pengakuan lebih bersifat politik yang mempunyai akibat hukum.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Perjanian internasional yang pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subyek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Pembuatan perjanjian internasional biasanya melalui beberapa tahap yaitu perundingan (negosiation), penandatangan (signature), dan pengesahan (ratification).

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam yang melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain.

Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridik, sedangkan sengketa hukum ialah sengketa diamana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.

Dalam bab-bab selanjutnya membahas mengenai masalah-masalah ruang udara dan ruang angkasa luar, organisasi internasional, hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara, pemeliahraan perdamaian dunia, serta hak asasi manusia yang tidak bisa saya uraikan secara jelas seperti bab-bab sebelumnya dengan beberapa sebab.

Buku Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi Ke-2 ini menampilkan kajian dan kegiatan aspek-aspek hukum internasional yang kiranya berguna bagi pengenalan ataupun perluasan wawasan tentang sistem hukum tersebut.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena telah dapat merampungkan Resume Buku Hukum Internasional ini, pada kesempatan ini tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih dan perhargaan tinggi kepada Dosen Pembimbing saya yaitu M. Syaprin Zahidi S. IP yang memberikan tugas ini yang dapat memicu saya untuk mebaca buku yang sangat menarik serta memberikan wawasan baru mengenai hukum internasional dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada teman saya yang telah meminjamkan bukunya yaitu Galang Anggriawan. Yang akhirnya dapat menyelesaikan hasil resume buku yang tidak sempurna ini.

Advertisements

About Muhammad Choirul Rosiqin

I was born in Eastern Probolinggo, East Java, in 1994. I'm student of International Relations @University of Muhammadiyah Malang
This entry was posted in Hukum Internasional. Bookmark the permalink.

15 Responses to Resume Buku Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2 [DR. Boer Mauna]

  1. Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I
    came to take a look. I’m definitely enjoying the information.
    I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!

    Superb blog and brilliant style and design.

    Like

  2. You’re so awesome! I don’t believe I’ve truly read something like that before.
    So good to discover somebody with a few unique thoughts on this topic.
    Really.. thanks for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with some originality!

    Like

  3. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
    When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some
    overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
    Other then that, fantastic blog!

    Like

  4. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the website is really good.

    Like

  5. Do you have any video of that? I’d care to find out more details.

    Like

  6. We’re a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.

    Your website provided us with useful information to work
    on. You have done an impressive activity and our entire group will likely be thankful to you.

    Like

  7. Pretty! This has been an incredibly wonderful post.
    Thanks for supplying this information.

    Like

  8. When some one searches for his vital thing,
    therefore he/she wants to be available that in detail, therefore that thing is
    maintained over here.

    Like

  9. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across
    a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail
    on the head. The issue is something which not enough people are speaking intelligently about.
    Now i’m very happy that I came across this during my search for something regarding this.

    Like

  10. I believe that is one of the most significant information for me.
    And i am satisfied reading your article. But wanna observation on few
    common things, The site style is ideal, the articles is in point of fact
    great : D. Just right activity, cheers

    Like

  11. Good day! I know this is kinda off topic but I was
    wondering which blog platform are you using for this site?
    I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at
    options for another platform. I would be fantastic
    if you could point me in the direction of a good platform.

    Like

  12. match.com says:

    Hey there would you mind letting me know which web host you’re working with?
    I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
    Can you suggest a good internet hosting provider at
    a fair price? Thanks, I appreciate it!

    Like

  13. haloo kk, aku juga mahasiswi HI UMM loh hehe. btw, resume bukunya membantu banget kak. Thanks a lot yaaa.

    Liked by 1 person

Hey hey! What have you got to say?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s