Budaya Politik, Sosialisasi Politik, Partisipasi Politik di Indonesia

By : Muhammad Choirul Rosiqin, International Relations Student @University of Muhammadiyah Malang

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lain-lain.

Suka atau tidak suka, budaya politik yang konsepnya diperkenalkan pertama kali oleh Gabriel A. Almond dalam Journal of Politics, 18, 1956, adalah kata kunci yang sering digunakan dalam pembicaraan politik di Indonesia.[1] Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Dalam upaya pengembangan budaya politik maka sosialisasi politik sangat penting. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Budaya Politik

Secara umum budaya politik diartikan sebagai pola tingkah laku individu (warga negara) dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem Politik. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.[2] Menurut kedua ahli ilmu politik ini, warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki masing-masing. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.[3] Luasnya bidang yang tercakup dalam studi tentang budaya politik akan lebih terasa lagi bila konsep budaya politik itu diterapkan pada masyarakat Indonesia.

Kemajemukan dalam arti kultural yang dimiliki Indonesia, selain terdiri atas ribuan pulau sudah pasti membawa pengaruh yang sangat besar pada budaya politik bangsa ini. Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep budaya politik. Namun demikian derajat perbedaannya terlalu besar, sehingga tetap dalam koridor yang sama. Sedangkan konsep tentang budaya politik yang bisa bandingkan, antara lain sebagai berikut:

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba: budaya suatu bangsa adalah merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu.[4]

Alan R. Ball: Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.[5]

Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.: Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.[6]

Dua manfaat jika dapat memahami pengertian budaya politik adalah, adanya sikap warga negara terhadap sistem politik yang mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dukungan serta orientasinya terhadap sistem politik yang ada dan dapat mengerti dan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik.

Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu Orientasi Kognitif (cognitive orientations) dan Orientasi Afektif (affective orientations).[7] Sementara Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, yang mana orientasi itu mengacu pada aspek-aspek dan objek-objek yang dilakukan dalam sistem politik. Terdapat tiga orientasi, antara lain:

1. Orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
2. Orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
3. Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.[8]

Masih dalam kaitan dengan orientasi politik warga negara G. Almond dan S. Verba berpendapat, bahwa objek  orientasi politik warga negara adalah sistem politik yang terbagi ke dalam tiga golongan objek, yaitu :

1. Peranan atau struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif atau birokrat.
2. Pemegang jabatan, seperti pemimpin monarki, legislator dan administrator.
3. Kebijaksanaan, keputusan atau penguatan keputusan, struktur pemegang jabatan. Struktur secara timbal balik diklasifikasika apakah mereka termasuk dalam proses input politik atau dalam proses administratif atau output.

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Untuk penggolongan budaya politik secara khusus, ada yang berdasarkan pada sikap yang ditunjukan, berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan dan ada yang berdasarkan orientasi politiknya.

1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukan
2. Budaya Politik Militan

Budaya politik militan dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi. Dan menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama.

1. Budaya Politik Toleransi

Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

1. Berdasarkan Sikap terhadap Tradisi dan Perubahan
2. Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental yang Absolut

Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Budaya politik absolut tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi sehingga  tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru karena dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan.

1. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Tipe akomodatif melihat perubahan sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan dan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

1. Berdasarkan Orientasi politiknya
2. Budaya Politik Parokial

Budaya politik ini memiliki masyarakat yang kesadaran politiknya cukup rendah. Dan tidak menaruh minat terhadap kegiatan politik yang luas, hanya terbatas pada keterkaitan profesi. Budaya politik parokial yang murni terdapat pada masyarakat yang memiliki sistem tradisional yang sederhana dengan tingkat spesialisaisi politik yang sangat minim. Contoh masyarakat yang memiliki budaya politik demikian adalah masyarakat suku-suku di Afrika atau komunitas-komunitas lokal yang otonom (kerajaan sentralistis) di Afrika atau di benua lain di dunia.

1. Budaya Politik Subjektif

Budaya subyektif artinya masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap sistem politik namun tidak berdaya dan tidak mampu berpartisipasi sehingga hanya melihat outputnya saja tanpa bisa memberikan input. Contoh dari tipe orientasi ini adalah golongan bangsawan Perancis. Mereka sangat menyadari akan adanya institusi demokrasi, tetapi secara sederhana hal ini tidak memberi keabsahan pada mereka.

1. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah budaya politik di mana masyarakat memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Selalu berpartisipasi dalam memberikan masukan, dan membuat tuntutan. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan warga negara.

Namun dalam kenyataannya tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisan, parokial atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran diantara ketiga tipe-tipe tersebut. Ketiganya menurut Almond dan Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu:

1. Budaya politik subyek-parokial (the parochial-subject culture)
2. Budaya politik subyek-partisan (the subject-participant)
3. Budaya politik parokial-partisan (the parochial-participant)[9]

Seorang ilmuwan politik Australia, Herbert Feith, mengemukakan bahwa Indonesia memiliki sejumlah budaya politik namun ada dua budaya politik yang dominan, yaitu “aristokrasi Jawa” dan “wiraswasta Islam”.[10] Sementara seorang ahli antropologi dari Amerika Serikat, Clifford Geertz mengelompokkan masyarakat ini atas tiga subbudaya, yaitu santri, abangan, dan priyayi.[11] Sementara ahli antropologi Amerika Serikat yang lain, Hildred Greetz, secara lebih menyeluruh mengelompokkan masyarakat Indonesia ke dalam tiga subbudaya politik atau dalam terminologinya sendiri, sosiocultural types (bentuk-bentuk sosio-kultural). Ketiga kelompok itu adalah “petani pedalaman Jawa dan Bali”, “masyarakat Islam pantai”, dan “masyarakat pegunungan”.[12] Kendati demikian, tidaklah harus kita menerima begitu saja pendapat para ahli Barat di atas mengenai wajah budaya Indonesia.  Cukuplah jelas kiranya bahwa karena bangsa kita berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika, semua bentuk subbudaya politik yang ada di tanah air ini adalah budaya politik Indonesia.

Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah suatu proses agar setiap individu atau kelompok dapat mengenali sistem politik dan menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap fenomena-fenomena politik. Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat.

Salah satu sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, telah merumuskan konsep partisipasi politik yaitu Rush & Althoff, sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.[13] Masih menurut Rush dan Althof metode-metode dalam sosialisasi politik bisa berupa imitasi, intruksi, dan motivasi. Sosialisasi politik yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan jati diri politik pada seseorang dapat terjadi melalui cara langsung dan tidak langsung. Proses sosialisasi politik tidak langsung bisa dilakukan dengan metode pengoperasian interpersonal, magang, dan generalisasi. Sedangkan proses sosialisasi langsung bisa terjadi melalui imitasi, sosialisasi politik antisipatoris, pendidikan politik, dan pengalaman politik. Agar sosialisasi politik di Indonesia terealisasi maka perlu adanya sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Partisipasi politik

Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa. Institusi yang menjadi sasaran atau objek politik dalam partisipasi politik, yaitu pemerintah sebagai pemegang otoritas.[14]

Adanya institusi-institusi politik di tingkat masyarakat, semisal partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa yang kritis dan aktif, merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik. Dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa, aktivitas-aktivitas politik pemerintah dengan serta merta, secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh kelompok kepentingan, partai politik dan yang lainnya dalam infrastruktur politik, merupakan wujud dari keikutsertaan rakyat dalam proses politik dalam suatu sistem politik.

Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik, diantaranya:

Ramlan Surbakti: Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.[15]

Kevin R. Hardwick: Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, menyampaikan kepentingannya thd pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.[16]

Miriam Budiardjo: Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.[17]

Berdasarkan riset-riset tentang partisipasi politik yang dilakukan di beberapa negara, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikan dalam partisipasi politik. bentuk-bentuk ini masing-masing memiliki tindakan dam pelaku yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi proses-proses politik, diantaranya: Kegiatan Pemilihan, Lobbying, Kegiatan Organisasi, Mencari Koneksi (contacting), dan Tindakan Kekerasan (violence).[18] Sedangkan di tingkat individu, secara lebih spesifik Milbrath M.L. Goel[19] mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual:

a. Aphatetic Inactuves,

b. Passive Supporters,

c. Contact Specialist,

d. Communicators,

e. Party and campign workers,

f. Community activitis, dan

g. Protesters.

Untuk menganalisis tingkat-tingkat partisipasi politik, Huntington dan Nelson mengajukan dua kriteria penjelas. Pertama, dilihat dari ruang lingkup dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. kedua, intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.[20]

Tingkatan partisipasi politik, mencerminkan kapasitas partisipan dalam berpartisipasi politik. Semakin tinggi tingkatan yang ditempati, maka semakin tinggi pula tingkatan partisipasi politiknya. Dalam lingkup partisipasi politiknya, jika semakin tinggi maka semakin sedikit (semakin mengerucut pada jumlah tertentu).

Voting[21] merupakan tingkatan partisipasi politik terendah, yang membedakan satu tingkat di atas orang yang apatis total, sementara di atasnya terdapat orang atau sekelompok orang yang sering terlibat dalam diskusi-diskusi politik informal, yang proporsinya lebih rendah, namun intensitasnya lebih tinggi.

Reference:

[1] Pengantar Penerbit, PROFIL BUDAYA POLITIK INDONESIA (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti., 1991).

[2] Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), PROFIL BUDAYA POLITIK INDONESIA (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti., 1991), hal 21. Dalam, Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, The Civic Culture (Princeton: Princeton University Press, 1963), hal 13, dan buku yang mereka edit bersama, The Civic Culture Revisited (Boston dan Toronto: Little and Brown, 1980), passim.

[3] The Civic Culture dalam PROFIL BUDAYA POLITIK INDONESIA, ibid.

[4] Deden Faturohman & Wawan Sobari, Pengantar ILMU POLITIK, (Malang: UMM Press., 2002), hal 231. Dalam, Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, Budaya politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi Di Lima Negara, penerjemah Sahat Simamora, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 14.

[5] Ibid, hal 231. Dalam, Alan R. Ball, Modern Politics And Government, London: The Macmillan Press LTD, 1971, hlm.56.

[6] Ibid. Dalam, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., dalam Amir Efendi Siregar (ed.), Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogyakarta, cetakan ke-2, 1991, hal. 233

[7] Ibid. Dalam, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., dalam Amir Efendi Siregar (ed.), Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogyakarta, cetakan ke-2, 1991, hal. 233

[8] Ibid, hal 233. Dalam, Almond dan Verba, op.cit. 16-17.

[9] Ibid, hal 242. Dalam, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., dalam Amir Efendi Siregar (ed.), Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogyakarta, cetakan ke-2, 1991, hal. 27.

[10] Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), PROFIL BUDAYA POLITIK INDONESIA (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti., 1991), hal. 30. Dalam, Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Itacha, New York: Cornell University Press, 1968), hal. 30-31.

[11] Ibid, hal. 30. Dalam, Clifford Geertz, The Religion of Java (New York: The Free Press, 1969). Dalam

[12] Ibid. Dalam, Hildred Geertz, “Indonesia Cultures and Communities”, dalam Ruth T. McVey (ed.), Indonesia (New Heaven: HRAF Press, 1967), hal. 25-31.

[13] Arif Sobaruddin, SOSIALISASI POLITIK, dalam http://www.bisosial.com/2013/04/sosialisasi-politik.html, (30/10/2013, 14:18)

[14] Deden Faturohman & Wawan Sobari, Pengantar ILMU POLITIK, (Malang: UMM Press., 2002), hal. 184.

[15] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hal. 140-141.

[16] Deden Faturohman & Wawan Sobari, Pengantar ILMU POLITIK, (Malang: UMM Press., 2002), hal. 185. Dalam, Frank N. Magill (eds), International Encyclopedia of Government and Politics, Singapore : Topan Company PTE LTD, 1996. hal 1016.

[17] Ibid. Dalam, Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal 183.

[18] Ibid, hal. 190-191. Dalam, Huntington dan Nelson, Partisipasi  Politik di Negara Berkembang, Jakarta, Sangkala Pulsar, 1984, hal. 14-16.

[19] Ibid.

[20] Ibid, hal. 192.

[21] Ibid, hal. 196.